Hukum
Haris Azhar Desak Publik Tahu Urgensi RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua Peradi RBA Haris Azhar menilai pembahasan RUU Perampasan Aset perlu dikritisi agar publik memahami urgensi dan pihak yang diuntungkan.
Wakil Ketua Peradi RBA Haris Azhar menilai pembahasan RUU Perampasan Aset perlu dikritisi agar publik memahami urgensi dan pihak yang diuntungkan.
Pengamat hukum menegaskan RUU perampasan aset harus menarget hasil kejahatan, bukan otomatis menyasar pemilik kekayaan yang masih berhak membela diri.
Supriyono alias Botok dari AMPB diterima di ruang paripurna DPR dan menuntut kepastian tertulis pengesahan RUU Perampasan Aset.
Ketua Komisi III DPR memastikan RUU Perampasan Aset rampung dan disahkan paling lambat paripurna Desember 2026.