Pernyataan tokoh ormas All Cipayung Nusantara kembali menghangatkan perbincangan nasional soal aksi rusuh Agustus 2026. Fokusnya bukan pada peserta demonstrasi yang tertib, melainkan indikasi pecah belah aksi yang dinilai mengincar soliditas pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagi pembaca di Padang dan Sumatera Barat, isu ini relevan karena menyentuh stabilitas politik nasional yang berdampak pada suasana publik di daerah.
Ketua Umum All Cipayung Nusantara, David Pajung, menilai sejumlah pihak memanfaatkan rangkaian unjuk rasa untuk menyebarkan narasi yang merusak kebersamaan pendukung pemerintah. Menurutnya, kerusuhan yang muncul tidak mewakili aspirasi massa yang menyampaikan kritik secara damai. Ia menunjuk adanya penyusup dan pembonceng yang justru menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintahan.
Apa yang Disorot dari Rangkaian Aksi Agustus
David menekankan bahwa protes ormasnya diarahkan kepada kelompok perusuh, bukan kepada mahasiswa atau warga yang berdemo secara tertib. Ia menyebut ada prakondisi isu yang sudah digulirkan berbulan-bulan sebelumnya, seolah-olah kerusuhan besar memang akan terjadi. Narasi semacam itu, kata dia, berpotensi memecah barisan pendukung dan mengaburkan substansi aspirasi masyarakat.
Dalam penjelasannya di program Rakyat Bersuara iNews pada Selasa, 1 September 2026, David membedakan tegas antara demonstran damai dan pihak yang menunggangi aksi. Ia mengapresiasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dinilai mampu menyalurkan aspirasi tanpa kekerasan. Apresiasi itu menjadi penegas bahwa kritik terhadap pemerintah tetap sah selama dilakukan dalam koridor tertib.
Soliditas Pendukung Pemerintah jadi Sasaran Narasi
Inti kekhawatiran yang diangkat adalah soliditas pendukung pasangan Prabowo-Gibran. David menilai ada upaya membangun citra seolah-olah pemerintahan kehilangan legitimasi publik melalui adegan rusuh yang viral. Padahal, menurut pandangan tersebut, kerusuhan justru berasal dari aktor di luar kelompok demonstran yang fokus pada penyampaian aspirasi.
Bagi publik Sumbar, termasuk warga Padang yang mengikuti berita nasional, pembedaan antara aksi damai dan penunggang aksi penting agar tidak terjadi generalisasi. Ketika satu peristiwa rusuh digeneralisasi, ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah bisa menyempit. David berulang kali menegaskan bahwa sasaran kritiknya adalah penyusup, bukan peserta unjuk rasa yang taat aturan.
Penegakan Hukum dan Batas Peran Publik
Sejumlah pemberitaan terkait aksi yang sama menyebut proses hukum tetap berjalan di jalur aparat. Hal itu sejalan dengan prinsip bahwa kewenangan keamanan dan ketertiban masyarakat berada di tangan aparat penegak hukum. Ormas dan elemen sipil dapat menyuarakan sikap politik, tetapi tidak mengambil alih fungsi penegakan hukum.
David juga mengingatkan agar publik tidak terjebak isu yang sudah digoreng jauh hari sebelum puncak aksi. Isu prakondisi empat hingga lima bulan sebelumnya disebut sebagai sinyal bahwa ada skenario membentuk opini, bukan sekadar reaksi spontan di lapangan. Klaim tersebut menempatkan soal pecah belah aksi sebagai isu politik komunikasi, bukan hanya soal ketertiban di lokasi demo.
Makna bagi Pembaca di Padang dan Sumbar
Dari sudut pembaca daerah, pernyataan ini mengingatkan pentingnya membaca berita unjuk rasa dengan cermat: siapa yang berdemo, apa tuntutannya, dan mana yang merupakan aksi kekerasan oleh pihak lain. Warga Padang yang aktif di media sosial rentan menerima potongan video tanpa konteks. Memilah fakta lapangan dengan narasi yang menyudutkan pemerintah secara membabi buta menjadi langkah bijak.
Di sisi lain, apresiasi terhadap massa damai seperti AMPB memberi contoh bahwa kritik kebijakan tidak harus berujung rusuh. Pola itu bisa menjadi rujukan bagi elemen masyarakat sipil di Sumatera Barat yang ingin menyuarakan aspirasi tanpa memberi ruang kepada pembonceng. Stabilitas politik nasional tetap menjadi kepentingan bersama, termasuk daerah yang bergantung pada kepastian kebijakan pusat.
Secara keseluruhan, pernyataan Ketua Umum All Cipayung Nusantara menempatkan aksi rusuh Agustus 2026 dalam bingkai politik soliditas pendukung pemerintahan. Ia memisahkan demonstran tertib dari perusuh, menolak generalisasi, dan mengingatkan adanya upaya memecah barisan lewat narasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Publik, termasuk di Padang, diajak tetap kritis namun tidak mudah terprovokasi isu yang mengaburkan substansi aspirasi.
Sumber: Sindo News.