Perang Afghanistan AS menjadi salah satu episode paling panjang dalam sejarah militer modern Amerika Serikat. Bagi pembaca di Padang dan Sumatera Barat, peristiwa ini tetap relevan sebagai pelajaran geopolitik global: bagaimana kekuatan besar bisa terkuras oleh konflik berlarut di negeri yang dijuluki kuburan kekaisaran.
Sekitar lima tahun setelah Taliban menguasai kembali Kabul, ingatan publik dunia masih tertuju pada kekacauan di bandara ibu kota Afghanistan. Evakuasi personel asing berlangsung tergesa-gesa, warga setempat memadati landasan, dan pemerintahan yang ditopang dukungan Barat runtuh dalam tempo singkat. Momen itu menandai penutup dramatis intervensi yang hampir berlangsung dua dasawarsa.
Awal invasi setelah serangan 11 September
Operasi militer Amerika Serikat di Afghanistan dimulai pada 7 Oktober 2001, kurang dari sebulan setelah serangan 11 September yang menewaskan 2.977 orang di wilayah AS. Washington menyatakan tujuan awalnya menghancurkan Al-Qaeda, menumbangkan Taliban yang dinilai memberi perlindungan, serta membawa Osama bin Laden ke pengadilan.
Dalam hitungan minggu, posisi Taliban di pusat kekuasaan memang goyah dan kelompok itu digulingkan. Namun misi yang semula digambarkan sebagai operasi kontraterorisme kemudian meluas menjadi pendudukan berkepanjangan. Struktur pemerintahan baru dibentuk dengan ketergantungan tinggi pada bantuan militer, keuangan, dan politik dari luar negeri.
Pendudukan hampir dua dekade tanpa kemenangan final
Selama hampir 20 tahun, koalisi pimpinan AS mengerahkan kekuatan militer besar dan menghabiskan dana triliunan dolar. Meski demikian, penyelesaian politik yang stabil tidak tercapai, sementara Taliban bertahan melalui perang gerilya dengan senjata ringan. Afghanistan kembali memperkuat reputasi historisnya sebagai wilayah yang sulit ditundukkan kekuatan asing.
Hamid Karzai, yang sempat menjadi wajah pemerintahan pasca-penggulingan Taliban dan digambarkan dekat dengan koalisi Barat, belakangan semakin kritis. Ia menyoroti batas kedaulatan Kabul ketika lembaga politik, aparat keamanan, dan jalur ekonomi banyak dipengaruhi kepentingan strategis Washington. Klaim membangun negara demokratis berdaulat berbenturan dengan kenyataan pengaruh eksternal yang sangat kuat.
Perjanjian Doha dan penarikan pasukan
Pada 29 Februari 2020, kesepakatan antara pemerintahan Donald Trump dan Taliban mengakui secara de facto bahwa kemenangan militer penuh sulit diraih. Perjanjian itu membuka jalan penarikan pasukan AS, meski jadwal akhirnya disesuaikan di era Presiden Joe Biden. Konsekuensi di lapangan kemudian terlihat jelas: kekuatan pemerintah boneka di Kabul tidak mampu bertahan tanpa payung militer asing.
Simbol penutup yang banyak diingat publik adalah kepergian prajurit Amerika terakhir, Mayor Jenderal Chris Donahue, yang menaiki pesawat militer di bandara Kabul pada 30 Agustus 2021. Gambar itu menjadi ikon visual berakhirnya keterlibatan langsung AS setelah konflik yang mahal dan penuh korban.
Warisan konflik bagi pembaca Indonesia
Bagi audiens Liputan Padang, kisah perang Afghanistan AS bukan sekadar arsip luar negeri. Ia mengingatkan pentingnya membaca berita internasional secara kritis: janji keamanan global, biaya manusia yang luar biasa, serta risiko negara mitra yang terlalu bergantung pada dukungan asing. Lima tahun pasca-penguasaan Kabul oleh Taliban, peringatan dan refleksi masih berlangsung di Afghanistan, sementara dunia menilai ulang efektivitas intervensi militer berkepanjangan.
Fakta inti yang perlu diingat tetap sama. Konflik dibuka dengan dalih balasan atas teror 9/11, berkembang menjadi proyek negara yang mahal, lalu ditutup dengan penarikan yang kacau dan kembalinya Taliban. Tanpa mengada-ada angka atau peristiwa baru, jejak itu cukup untuk memahami mengapa episode ini disebut perang terpanjang Amerika yang berakhir tanpa kemenangan politik yang dijanjikan.
Di tengah arus informasi digital, pembaca daerah seperti di Padang diuntungkan jika mampu memilah fakta resmi—tanggal invasi, perjanjian Doha, momen evakuasi 2021—dari narasi emosional semata. Sejarah Afghanistan mengajarkan bahwa superioritas senjata tidak otomatis menjamin stabilitas jangka panjang.
Sumber: Sindo News.