Blok negara berkembang BRICS mempercepat pembahasan pembayaran BRICS lintas batas yang lebih murah dan tidak sepenuhnya bergantung pada dolar Amerika Serikat. Menjelang KTT di New Delhi, anggota kelompok ini meninjau skema penyelesaian dengan mata uang nasional, penautan sistem pembayaran cepat, serta pemanfaatan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Bagi pembaca di Padang dan Sumatera Barat, isu ini relevan karena banyak pelaku ekspor-impor nasional, termasuk dari daerah, masih terikat biaya konversi dan volatilitas kurs dolar dalam rantai pasok global.
Laporan yang dikutip kantor berita TASS dari sumber pemerintah India menyebutkan rancangan skema baru diarahkan memangkas biaya transaksi bilateral sekaligus mendorong investasi antaranggota. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibanding wacana lama pembentukan mata uang tunggal BRICS yang dianggap rumit secara teknis dan politik.
Fokus pada infrastruktur yang sudah ada
Alih-alih membangun unit moneter baru dari nol, negara-negara BRICS memilih menghubungkan infrastruktur keuangan yang telah beroperasi di masing-masing yurisdiksi. Dengan cara itu, pelaku usaha dan perbankan dapat menyelesaikan lebih banyak transaksi langsung dalam mata uang lokal tanpa harus selalu melewati jaringan berbasis dolar AS.
Model tersebut menawarkan jalur alternatif: bank dan perusahaan di antara anggota dapat mengurangi lapisan perantara, mempercepat settlement, dan menekan fee yang selama ini muncul dari konversi ganda. Langkah ini juga membuka ruang bagi integrasi sistem pembayaran ritel dan wholesale yang sudah familiar bagi nasabah di tiap negara.
Posisi India dan dorongan bank sentral
Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, menegaskan New Delhi lebih memilih penyelesaian perdagangan dalam mata uang nasional ketimbang membentuk sistem moneter tunggal. Sikap itu mencerminkan kehati-hatian terhadap risiko kedaulatan moneter sekaligus kebutuhan praktis dunia usaha yang ingin biaya lebih rendah.
Dukungan serupa datang dari bank sentral. Gubernur Reserve Bank of India (RBI), Sanjay Malhotra, menyebut penautan sistem pembayaran serba cepat dengan CBDC antarnegera sebagai agenda prioritas. Menurutnya, pembayaran lintas negara menjadi area menarik bagi banyak pihak, termasuk BRICS, karena masih tersedia ruang besar untuk mengurangi biaya transfer.
Tiga pilar teknis yang dibahas
Diskusi internal kelompok mengarah pada tiga pilar utama. Pertama, settlement bilateral atau multilateral dalam mata uang lokal agar nilai tukar tidak selalu dipatok ke dolar. Kedua, integrasi fast-payment systems agar transfer ritel dan korporasi lebih cepat tersambung lintas batas. Ketiga, uji coba dan interoperabilitas CBDC untuk settlement yang lebih efisien di level bank sentral.
- Penyelesaian dagang dengan mata uang nasional anggota
- Koneksi sistem pembayaran cepat antarnegara
- Pemanfaatan CBDC untuk transfer lintas yurisdiksi
Ketiga jalur itu tidak saling meniadakan. Kombinasi bertahap dinilai lebih mudah diterima regulator dan industri keuangan dibanding lompatan ke mata uang bersama yang memerlukan kesepakatan politik mendalam.
Implikasi bagi perdagangan Indonesia dan Sumbar
Indonesia sebagai bagian dari arsitektur kerja sama negara berkembang perlu mencermati evolusi ini. Pengurangan friksi biaya pembayaran dapat memengaruhi daya saing ekspor komoditas dan manufaktur, termasuk aliran barang dari pelabuhan dan rantai logistik yang menyentuh Sumatera Barat. Volatilitas rupiah terhadap dolar selama ini menjadi salah satu variabel yang kerap dikeluhkan importir bahan baku dan eksportir skala menengah.
Jika skema BRICS benar-benar menurunkan biaya settlement dan memperluas opsi mata uang lokal, pelaku usaha nasional berpeluang memiliki alternatif kanal. Namun, adopsi tetap bergantung pada kesiapan perbankan dalam negeri, regulasi devisa, serta kesepakatan bilateral yang operasional—bukan sekadar pernyataan politik di tingkat KTT.
Ke depan, pantauan terhadap hasil pembahasan di New Delhi akan menentukan seberapa cepat integrasi teknis bergerak dari wacana ke uji coba nyata. Transparansi mekanisme, standar keamanan siber, dan kepastian hukum transaksi lintas batas menjadi syarat agar skema non-dolar ini dipercaya pasar, bukan hanya dibahas di forum pejabat.
Bagi publik Padang, memahami arah pembayaran BRICS membantu membaca risiko kurs dan peluang diversifikasi mitra dagang tanpa terjebak narasi spekulatif. Intinya sederhana: biaya transfer yang lebih rendah dan opsi mata uang yang lebih banyak berpotensi menguntungkan rantai pasok, asalkan implementasi berjalan hati-hati dan terukur.
Sumber: Sindo News.