Wacana integrasi BMKG Badan Geologi kembali mengemuka di tingkat pusat. Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penggabungan dua lembaga itu guna memperkuat pemantauan potensi bencana, sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya kajian mendalam sebelum langkah formal diambil. Bagi masyarakat Sumatera Barat, termasuk Padang yang rawan gempa dan tsunami, kejelasan fungsi lembaga peringatan dini tetap krusial.
Pernyataan Puan disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 September 2026. Ia merespons sinyal kebijakan yang muncul sehari sebelumnya dari rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka.
Alasan DPR Meminta Kajian Lebih Dulu
Menurut Puan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Geologi memiliki penugasan yang tidak sama. Karena itu, penggabungan tidak boleh digesa tanpa evaluasi manfaat dan risiko operasional.
“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” ujar Puan. Ia menambahkan, pengkajian harus benar-benar memastikan manfaat bagi pelayanan publik, bukan sekadar penataan kelembagaan.
Sikap DPR Jika Integrasi Terbukti Efektif
Meski meminta kehati-hatian, Ketua DPR tidak menutup pintu. Apabila hasil kajian menunjukkan penggabungan membuat kerja pemantauan bencana lebih efektif, DPR menyatakan siap mendukung.
“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” tegasnya. Posisi ini menempatkan parlemen sebagai mitra pengawasan, bukan sekadar pemberi stempel.
Konteks Rapat Terbatas di Istana Merdeka
Sehari sebelumnya, Senin, 7 September 2026, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas penanganan bencana secara hibrid di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat dihadiri menteri kabinet, kepala badan atau lembaga, serta kepala daerah dari wilayah yang terdampak bencana.
Dalam forum itu, integrasi BMKG dengan Badan Geologi dibahas sebagai opsi memperkuat sistem deteksi dini. Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga ancaman gempa, letusan gunung api, dan gerakan tanah menjadi perhatian tetap pemerintah pusat.
- BMKG fokus pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika, termasuk peringatan gempa dan tsunami.
- Badan Geologi berkaitan dengan pemetaan geologi, vulkanologi, dan aspek kebumian lainnya.
- Integrasi diarahkan agar data dan respons antarlembaga lebih terpadu.
Implikasi bagi Wilayah Rawan seperti Padang
Sumatera Barat, dengan sejarah gempa besar dan ancaman tsunami di pesisir Padang, sangat bergantung pada ketepatan informasi BMKG dan data geologi. Perubahan struktur lembaga di pusat berpotensi memengaruhi alur peringatan, standar data, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah—asal prosesnya dirancang tanpa mengorbankan kecepatan layanan di lapangan.
Oleh karena itu, permintaan DPR agar kajian dilakukan secara matang sejalan dengan kepentingan daerah rawan bencana. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa reformasi kelembagaan justru memperkokoh, bukan membingungkan, sistem peringatan dini.
Ke depan, hasil kajian pemerintah dan sikap resmi DPR akan menentukan apakah wacana integrasi berlanjut ke tahap regulasi dan penataan organisasi. Transparansi proses serta pelibatan pakar kebencanaan menjadi kunci agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada keselamatan publik.
Sumber: Sindo News.