Wacana pemilihan Rais Aam PBNU kembali menarik perhatian warga nahdliyin, termasuk di Padang dan Sumatera Barat, setelah dua nama kiai senior disebut memiliki peluang seimbang. KH Miftachul Akhyar dan KH Said Aqil Siradj dinilai memenuhi kriteria kapasitas, kompetensi, serta kedalaman keilmuan untuk mengisi posisi spiritual tertinggi di tubuh organisasi tersebut.
Pernyataan itu mengemuka dari sejumlah pengamat yang menyoroti dinamika internal Nahdlatul Ulama menjelang proses pemilihan di Muktamar. Keduanya sudah lama dikenal luas di kalangan pesantren dan pengurus NU di berbagai daerah, sehingga nama mereka kerap muncul dalam percakapan publik soal estafet kepemimpinan ulama.
Kapasitas dua tokoh dinilai setara
Pengamat politik Adi Prayitno menilai KH Miftachul Akhyar dan KH Said Aqil Siradj sama-sama figur alim yang layak dipertimbangkan. Menurutnya, syarat formal maupun substantif terkait keilmuan dan pengalaman keorganisasian telah terpenuhi pada keduanya.
Adi menekankan bahwa perbedaan nantinya bukan soal kekurangan salah satu pihak, melainkan soal pilihan yang akan ditentukan dalam mekanisme internal NU. Ia menyebut takdir dan dinamika muktamirin yang pada akhirnya membedakan siapa yang terpilih sebagai Rais Aam.
Pertanyaan soal figur yang dibutuhkan NU
Senada dengan pandangan itu, pengamat politik Hendri Satrio menyoroti perlunya kejelasan mengenai karakter kepemimpinan yang sedang dibutuhkan organisasi. Ia menilai peluang kedua kiai relatif berimbang sehingga publik dan warga NU perlu membaca konteks zaman yang dihadapi jamiyah.
Persoalan yang muncul bukan hanya popularitas nama, melainkan kecocokan visi keulamaan dengan tantangan sosial-keagamaan kontemporer. Dalam kerangka itu, Rais Aam dipandang sebagai penjaga manhaj serta penentu arah moral organisasi di tingkat nasional.
Arti penting jabatan Rais Aam bagi warga NU
Rais Aam menempati posisi strategis karena menjadi rujukan fatwa dan kebijakan keagamaan di tubuh PBNU. Bagi nahdliyin di daerah, termasuk Sumatera Barat, sosok yang menduduki jabatan itu berpengaruh pada corak pembinaan ulama, hubungan antarlembaga, serta stabilitas internal organisasi.
Karena itu, pembicaraan soal kandidat selalu disimak hingga ke basis-basis NU di luar Jawa. Keterbukaan informasi mengenai kapasitas calon membantu warga memahami proses demokratis internal yang digelar melalui muktamar.
Proses pemilihan di Muktamar ke-35
Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum menjadi agenda krusial Muktamar ke-35 NU. Mekanisme formal akan menentukan siapa yang mendapat amanah, setelah pertimbangan keilmuan dan dukungan muktamirin dipertemukan dalam forum resmi.
Sejauh ini, penilaian pengamat menempatkan KH Miftachul Akhyar dan KH Said Aqil Siradj pada posisi yang sama-sama diperhitungkan. Hasil akhir tetap menunggu keputusan forum tertinggi organisasi, bukan sekadar wacana di ruang publik.
Bagi pembaca di Padang, pantauan terhadap proses ini relevan karena jaringan NU di Sumbar terhubung langsung dengan kebijakan pusat. Apapun hasilnya, yang diharapkan adalah kepemimpinan ulama yang menjaga ukhuwah dan mampu merespons kebutuhan umat secara bijak.
Sumber: Sindo News.