Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR RI pada Rabu, 26 Agustus 2026. Sebagai calon tunggal Gubernur BI, ia menyampaikan arah kebijakan yang bertumpu pada pengalamannya sebagai Deputi Gubernur Senior sejak 2019. Bagi pembaca di Padang dan Sumatera Barat, arah kebijakan moneter pusat ini relevan karena memengaruhi suku bunga, kredit UMKM, serta daya beli masyarakat daerah.
Di hadapan Komisi XI DPR RI, Destry menegaskan bahwa menjaga stabilitas ekonomi saja tidak lagi memadai di tengah lanskap global yang berubah cepat. Ia menyinggung ketegangan geopolitik, gejolak pasar keuangan, dan akselerasi digitalisasi sebagai tantangan yang menuntut respons lebih adaptif dari bank sentral.
Fundamental ekonomi nasional dinilai masih kuat
Meski tantangan eksternal meningkat, Destry menilai fondasi ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 tercatat 5,29 persen secara tahunan. Inflasi Juli 2026 berada di level 2,88 persen, masih dalam kisaran sasaran 2,5 persen dengan deviasi plus minus satu persen.
Angka-angka tersebut menjadi landasan argumennya bahwa ruang kebijakan masih terbuka. Namun ia mengingatkan pemangku kepentingan agar tidak terlena. Optimalisasi kredit yang belum tersalur, penguatan pembiayaan UMKM, dan perbaikan daya beli rumah tangga masih membutuhkan dorongan kebijakan lanjutan.
Visi lembaga adaptif dan tiga misi utama
Visi yang diusung Destry menempatkan Bank Indonesia sebagai lembaga yang adaptif, relevan, dan kredibel. Lembaga itu diharapkan mampu mengawal stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Visi tersebut ditopang tiga misi: menjaga stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan, berkontribusi langsung pada ekonomi berkelanjutan, serta memperkokoh kolaborasi lintas sektor melalui skema sinergi merah putih.
Pendekatan kolaboratif itu penting bagi daerah seperti Sumbar, di mana koordinasi antara otoritas moneter, perbankan, dan pemerintah daerah kerap menentukan kelancaran penyaluran kredit produktif serta program keuangan inklusif di tingkat kota dan kabupaten.
Lima inisiatif strategis yang dipaparkan
Visi dan misi diterjemahkan ke dalam lima inisiatif strategis. Pertama, penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia agar instrumen moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran saling menopang. Kedua, revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa untuk menjaga ketahanan eksternal. Ketiga, pemajuan keuangan inklusif dan hijau agar akses pembiayaan lebih merata dan selaras agenda keberlanjutan.
- Penguatan bauran kebijakan BI
- Revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa
- Pemajuan keuangan inklusif dan hijau
- Inovasi tata kelola kelembagaan
- Penguatan sinergi nasional
Keempat, inovasi tata kelola kelembagaan diarahkan agar BI lebih lincah menghadapi perubahan teknologi dan ekspektasi publik. Kelima, penguatan sinergi nasional menekankan kerja sama dengan kementerian, lembaga, industri keuangan, dan pemerintah daerah agar kebijakan pusat berdampak nyata di tingkat lokal.
Implikasi bagi stabilitas dan pertumbuhan daerah
Bagi pelaku usaha dan perbankan di Padang, penekanan pada kredit UMKM serta keuangan inklusif menjadi sinyal bahwa penyaluran pembiayaan produktif tetap menjadi perhatian. Stabilitas inflasi yang terjaga juga membantu perencanaan harga bagi pedagang dan konsumen di pasar tradisional maupun ritel modern.
Destry menekankan bahwa pengalaman panjang di tubuh BI menjadi modal merumuskan strategi yang realistis. Uji kelayakan di DPR menjadi forum untuk menguji apakah rumusan tersebut sejalan dengan kebutuhan perekonomian nasional ke depan, termasuk ketahanan daerah terhadap guncangan eksternal.
Dengan paparan visi, misi, dan lima inisiatif itu, proses fit and proper test calon Gubernur BI memasuki tahap substansi kebijakan. Hasilnya akan menentukan arah kepemimpinan bank sentral dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
Sumber: Sindo News.