Pemerintah pusat merancang pembangunan armada kapal ikan modern dalam skala besar guna mengoptimalkan potensi perikanan di laut lepas. Program bertahap itu mencakup 4.582 unit kapal hingga 2029 dan diproyeksikan menyerap sekitar 89 ribu tenaga kerja, termasuk bagi wilayah pesisir seperti Sumatera Barat yang selama ini bergantung pada sektor kelautan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan, inisiatif ini masih berada pada tahap persiapan dan belum masuk realisasi fisik. Meski demikian, arah kebijakan sudah jelas: memperluas jangkauan penangkapan dari perairan dekat pantai hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Target produksi dan manfaat ekonomi nasional
Melalui modernisasi armada, pemerintah menargetkan produksi perikanan tangkap nasional mencapai 2,3 juta ton per tahun. Selain volume tangkapan, program ini diharapkan mengerek pendapatan nelayan sekitar Rp20,6 triliun per tahun serta menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan sebesar Rp1,8 triliun setiap tahunnya.
Kapal yang akan dibangun memiliki rentang kapasitas 10 GT hingga 2.500 GT. Ukuran tersebut memungkinkan penggunaan beragam, mulai operasi skala kecil di dekat pantai hingga penangkapan dan pengangkutan ikan dalam volume besar di laut lepas. Untuk 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 50 unit berukuran 30 GT sebagai langkah awal.
Kebutuhan investasi dan pelibatan galangan dalam negeri
Nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp125,5 triliun. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggandeng industri galangan kapal lokal agar dana tersebut turut menggerakkan ekonomi domestik. Pelibatan galangan dalam negeri juga dinilai membuka peluang alih teknologi yang selama ini masih banyak bergantung pada pihak luar.
Bagi pembaca di Padang dan daerah pesisir Sumbar lainnya, penguatan industri galangan serta rantai pasok perikanan nasional berpotensi memberi efek berantai pada usaha pendukung, logistik, dan jasa terkait, meskipun alokasi unit kapal per daerah belum diumumkan secara rinci.
Serapan tenaga kerja di sektor perikanan
Dari proyeksi 89 ribu tenaga kerja, sekitar 55 ribu orang dialokasikan untuk awak kapal perikanan. Posisi yang dibutuhkan mencakup nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal. Sisanya mengisi kebutuhan operasional lain, seperti administrasi dan pengurusan dokumen kapal.
Dengan demikian, program tidak hanya berorientasi pada tonase tangkapan, tetapi juga pada penyerapan tenaga terampil di laut dan di darat. Kualifikasi awak kapal menjadi krusial agar armada modern dapat dioperasikan sesuai standar keselamatan dan efisiensi.
- Total kapal direncanakan: 4.582 unit hingga 2029
- Investasi perkiraan: Rp125,5 triliun
- Target produksi tangkap: 2,3 juta ton per tahun
- Serapan tenaga kerja: hingga 89 ribu orang
Tahap persiapan dan arah kebijakan kelautan
Qodari menekankan bahwa modernisasi armada merupakan bagian dari penguatan sektor kelautan dan perikanan agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat pesisir serta pelaku usaha. Saat ini fokus pemerintah masih pada persiapan kelembagaan dan perencanaan, sebelum masuk ke pembangunan fisik di galangan.
Laut Indonesia dinilai menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya terjangkau karena keterbatasan armada. Dengan kapal berkapasitas memadai, aktivitas penangkapan diharapkan tidak lagi bertumpu hanya pada wilayah yang mudah diakses nelayan tradisional.
Ke depan, keberhasilan program akan bergantung pada kelanjutan realisasi investasi, kesiapan galangan lokal, serta penyediaan SDM awak kapal yang kompeten. Pemerintah menyatakan ingin memastikan potensi kelautan memberi manfaat seluas-luasnya bagi rakyat, termasuk komunitas nelayan di berbagai daerah pesisir Nusantara.
Sumber: Liputan6.