Rencana pindah kantor BGN kembali menjadi sorotan nasional setelah Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan langkah konkret di hadapan anggota dewan. Lembaga yang mengurus isu gizi itu sedang menyiapkan perpindahan ke Graha Merah Putih, gedung yang kini masih menjadi kantor Telkom, melalui koordinasi dengan Danantara. Target waktunya relatif dekat: sekitar satu hingga dua bulan ke depan. Bagi pembaca di Padang dan Sumatera Barat, perkembangan ini penting karena BGN merupakan lembaga pusat yang memengaruhi arah program gizi daerah, termasuk distribusi dan pengawasan layanan di wilayah barat Sumatera.
Pernyataan resmi disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 3 September 2026. Dalam forum tersebut, Sudaryono menegaskan bahwa proses koordinasi dengan Danantara sudah berjalan dan Badan Gizi Nasional dijadwalkan menempati Graha Merah Putih yang saat ini dipakai Telkom.
Target perpindahan satu hingga dua bulan
Menurut penjelasan Kepala BGN, perpindahan tidak bersifat spekulatif belaka. Ia menyebut pihaknya sedang berkoordinasi dengan Danantara dan, insyaallah, dalam satu dua bulan kantor BGN sudah beralih ke Graha Merah Putih. Penegasan itu muncul saat menjawab pertanyaan anggota Komisi IX mengenai status ruang kerja lembaga.
Sudaryono juga menambahkan skema penempatan ulang: pihak yang kini berada di Graha Merah Putih nantinya akan berpindah ke gedung Telkom yang terletak di belakangnya. Dengan pola itu, utilisasi aset BUMN diharapkan tetap berjalan tanpa mengganggu operasional yang sedang berlangsung.
Komisi IX soroti status sewa dan efisiensi
Rencana pindah muncul setelah sejumlah anggota Komisi IX mempertanyakan posisi kantor BGN yang masih berstatus sewa. Yahya Zaini, misalnya, mendorong pemanfaatan gedung milik pemerintah atau BUMN agar belanja negara lebih hemat. Ia juga menyinggung informasi yang beredar di media sosial soal kemungkinan penggunaan gedung Telkom di kawasan Jalan Gatot Subroto sebagai kantor BGN.
Anggota komisi lainnya, Nuroji, menyinggung pos anggaran urusan keuangan, tata usaha, arsip, rumah tangga, dan protokol yang disebut mencapai kisaran Rp7 triliun. Ia menanyakan keterkaitan angka tersebut dengan wacana pemindahan gedung. Tanggapan Sudaryono mengonfirmasi bahwa perpindahan ke Graha Merah Putih memang sedang disiapkan melalui jalur Danantara.
Peran Danantara dan aset Telkom
Keterlibatan Danantara menjadi kunci teknis perpindahan. Koordinasi lintas lembaga itu diperlukan karena lokasi tujuan merupakan aset yang saat ini dioperasikan Telkom. Pendekatan ini sejalan dengan arahan efisiensi: lembaga negara diarahkan menempati properti pemerintah atau BUMN alih-alih terus menyewa ruang komersial dalam jangka panjang.
Secara lokasi, Graha Merah Putih berada di koridor Jakarta yang strategis. Bagi publik di daerah, termasuk Padang, kejelasan alamat dan status kantor pusat memudahkan koordinasi administrasi, pelaporan program, serta komunikasi kelembagaan dengan dinas terkait di provinsi dan kota.
Dampak kelembagaan bagi daerah seperti Sumbar
Meski perpindahan bersifat administratif dan berpusat di Jakarta, stabilitas kantor BGN berpengaruh pada kelancaran kebijakan gizi nasional yang dijalankan sampai tingkat kabupaten/kota. Sumatera Barat memiliki sejumlah program penguatan gizi masyarakat yang bersinggungan dengan arahan pusat; kepastian alamat dan struktur kelembagaan BGN membantu jalur korespondensi serta monitoring tetap tertib.
- Status kantor beralih dari sewa ke pemanfaatan gedung BUMN/pemerintah.
- Jadwal operasional ditargetkan satu sampai dua bulan setelah koordinasi final.
- Penghuni Graha Merah Putih saat ini akan dialihkan ke gedung Telkom di belakangnya.
- Pengawasan DPR menekankan efisiensi anggaran rumah tangga lembaga.
Dengan konfirmasi di rapat paripurna komisi, publik kini memiliki gambaran waktu dan lokasi yang lebih jelas. Langkah berikutnya bergantung pada penyelesaian koordinasi teknis antara BGN, Danantara, dan pengelola aset Telkom agar serah terima ruang kerja berjalan tertib tanpa mengganggu layanan.
Secara keseluruhan, perpindahan ke Graha Merah Putih menandai penyesuaian tata kelola perkantoran BGN setelah desakan efisiensi dari Komisi IX. Kejelasan status gedung diharapkan menekan beban sewa sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran kelembagaan di pusat, yang pada gilirannya menopang pelaksanaan program gizi hingga daerah.
Sumber: Liputan6.